Oleh: Detty Siti Mulyani
Dalam rangka upaya penanganan Covid-19 seluruh Negara berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah Vaksin, Vaksin ini lah yang disinyalir akan dapat memberi kekebalan dari Virus Covid-19 didalam setiap tubuh manusia, tak heran mengapa setiap Negara berlomba untuk mendapatkannya. Sama seperti halnya Indonesia yang baru-baru ini mendatangkan sekitar sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Covid-19 jenis Sinovac sudah mendarat pertanggal 6 pada bulan Desember lalu. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa kedepannya masih akan ditambah lagi jumlah dosis Vaksin ke tanah air. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Vaksin yang nantinya akan digunakan merupakan Vaksin Covid-19 Sinovac Biotech asal pabrikan China.
Dengan adanya berita kedatangan Vaksin ke tanah air tentu akan membuat sebagian banyak orang akan merasa lega dikarenakan obat/ Vaksin yang selama ini sudah menggerogoti dan memakan jutaan korban jiwa diseluruh dunia sudah ditemukan. Namun ditengah situasi ini ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin berupaya mengambil keuntungan ditengah pandemic ini dengan mengedarkan Vaksin Covid-19 palsu atau secara illegal. Hal ini akan menambah kecemasan bagi sebagian masyarakat.
Beberapa pihak atau lembaga di sebuah Negara telah memberikan peringatan untuk berhati hati dalam menerima Vaksin yang di edarkan secara tidak resmi. Salah satunya, lembaga Badan Kriminal Eropa atau Europol sudah mengumumkan peringatan awal tentang adanya potensi akan peredaran Vaksin Covid-19 yang palsu yang dilakukan oleh oknum. Peringatan ini dilkeluarkan pihak yang bersangkutan dikarenakan adanya temuan kasus Vaksin Influenza di Meksiko Oktober tahun lalu. Berdasarkan isi laporan yang sudah diterima maka dari itu melihat dari pemalsuan Vaksin Influenza di Negara Meksiko tersebut, Europol membuka peluang bahwa adanya kemungkina Vaksin Covid-19 mungkin juga dipalsukan. Hal ini melihat tentang urgensi dan fokus masyarakat dunia untuk memperoleh Vaksin atas Virus corona baru ini.
Di Indonesia pun kasus kasus pengedaran Vaksin palsu sudah sering terjadi, salah satunya pengedaran Vaksin palsu dalam program imunisasi di tahun 2016. Tentu dengan adanya kasus kasus terdahulu mengenai Vaksin, pemerintah menghimbau agar semua warga di Indonesia harus teliti dan cerdik dalam menerima Vaksin Covid-19 nanti. Tak hanya itu. Dikarenakan Belakangan ini marak sekali hoaks atau kabar palsu terkait Vaksin Covid-19 Hoaks yang sudah menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Tentu munculnya hoaks tersebut sangat merugikan. Pasalnya selain menimbulkan keresahan, hoaks juga bisa menganggu proses Vaksinasi yang menjadi salah satu cara untuk mengakhiri pandemi Covid-19
Dalam konfersi pers Minggu (3/1/2021) mengenai perkembangan Vaksin, Siti Nadia Tarmizi yang merupakan Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, ia menjelaskan bahwa sudah banyak sekali miss-informasi atau hoax mengenai Vaksin belakangan ini. Itu sebabnya kami mengimbau masyarakat agar selalu merujuk informasi terkait Vaksin Covid-19 ini pada website resmi milik pemerintah seperti covid19.go.id ia juga menambahkan bahwasannya Pemerintah juga akan terus memberikan klarifikasi jika ada hoaks melalui kanal resmi seperti Kementerian Kesehatan dan juga Kominfo.
Oleh sebab itu Pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat untuk tidak percaya dan menyebarkan begitu saja informasi yang didapat di media sosial atau aplikasi percakapan. Apalagi jika informasi tersebut belum terverifikasi kebenarannya. Karena Pemerintah sudah pasti akan memberikan Vaksinasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Dan jika benar ada yang mengedarkan Vaksin palsu maka akan mendapatkan denda sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), hukumannya maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) kurungan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
*) Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
