Oleh: Meliana Kusumaningrum
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan diiringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan salah satunya dibidang kesehatan.
Salah satu komponen dibidang kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam dunia kesehatan obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Sejauh ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin canggih. Dalam era globalisasi dimana internet menjadi suatu hal yang penting dalam aspek kehidupan, seperti proses jual beli obat dapat dilakukan secara online melalui internet. Karena sifatnya yang global maka proses jual beli ini tidak hanya dilakukan antar penduduk Indonesia tetapi juga dapat dilakukan oleh penduduk antar negara. Biasanya karena tertarik dengan iklan yang menarik dari media sosial yang menawarkan obat dengan harga murah dan di klaim mampu menyembuhkan segala penyakit dengan cepat, karena kebutuhan akan obat yang tidak terpenuhi di dunia nyata maka banyak masyarakat Indonesia yang melakukan jual beli obat secara online ini. Sedangkan seharusnya obat hanya di jual resmi di apotek atau toko obat yang memiliki izin resmi dan terdapat apoteker yang mengetahui tentang obat tersebut. Namun dalam penjualan obat secara online sebagian besar penjual tidak memiliki pengetahuan tentang obat, padahal pengedaran obat oleh orang yang tidak memiliki keahlian tentang obat dilarang oleh undang-undang yaitu terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat (2), yang berisi bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
Dalam menjual obat tanpa izin edar, para pelaku usaha membuat iklan yang dipasang di situs-situs dan melalui akun-akun media sosial yang menjual obat tanpa izin edar, biasanya terdapat hal-hal yang bersifat negatif seperti gambar dari iklan tersebut, testimoni palsu yang dicantumkan dalam iklan dan juga khasiat dan tingkat kemanjuran yang cepat. Penjualan obat secara online merupakan celah bagi para penjual obat tanpa izin edar untuk menjual dan mengedarkan obat tersebut, untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut pemerintah membuat usulan pengawasan peredaran obat secara online, BPOM dan Kemenkes mensepakati standar data obat (database), dimana informasi obat dapat dilacaka ke asliannya secara realtime oleh berbagai pihak. Perusahaan farmasi dapat membantu mengembangkan database nasional dengan mencantumkan barcode atau QR Code pada semua produk obatnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelacakan dan pengecekan keaslian obat, lalu informasi obat dapat di akses secara mudah oleh masyarakat maupun fasilitas kesehatan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keaslian obat, kadaluarsa obat dan harga eceran tertinggi obat melalui aplikasi mobile dengan melakukan scan QR Code di kemasan obat, kemudian pembatasan obat yang dapat dijual secara online juga dimasukan dalam sistem database obat nasional, sehingga masyarakat mampu menyaring iklan-iklan obat online yang tidak sesuai dengan informasi database obat nasional.
*) Penulis adalah mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
