Oleh: Bella Fitrianie
Masalah kesehatan kerap menjadi bayangan semu bagi Indonesia dan bagi seluruh rakyaktnya. Jika melihat pada UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu di wujudkan sebagaimana cita cita bangsa indonesia yang terdapat pada UUD RI Tahun 1945. Dan sampai sekarang masalah kesehatan masih menjadi pekerjaan sehari hari pemerintah dan jajarannya untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia tersebut.
Pada tahun 2020 terdapat 5 fokus masalah kesehatan yang harus terus dibenahi oleh pemerintah diantara nya adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB) , pengendalian stunting,pencegahan dan pengendalian penyakit, germas dan tata kelola sistem kesehatan.(Kesehatan and Indonesia, 2021)
Mengangkat salah satu permasalahan yaitu kematian ibu dan kematian bayi di indonesia masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di negara berkembang terutama di Indonesia ini, banyak faktor serta upaya pemerintah yang sudah di usahakan untuk menangani permasalahan kematian ibu dan kematian bayi.
Mengenal kejadian kematian ibu dan kematian bayi atau biasa dikenal dengan kematian maternal dan kematian neonatal setiap hari nya terdapat 830 ibu di dunia (di indonesia 38 ibu, berdasarkan AKI 305) meninggal akibat penyakit/ kompilkasi karena kehamilan dan persalinan (WHO 2018).
Sedangkan kejadian kematian bayi di indonesia masih dalam angka relatif tinggi, AKB di Indonesia dan negara kamboja berada di atas AKB Asia Tenggara, yaitu masing-masing 27 per 1.000 kelahiran hidup dan 33 per 1.000 kelahiran hidup ( Maharani,2019).
Kematian ibu bisa diartikan yaitu kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam jangka waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan dan kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain (Yogi Pramatirta and Tyrani Rumanti, 2020). Angka kematian ibu yaitu salah satu indikator yang penting dari derajat kesehatan masyarakat.
Lalu pengertian dari angka kematian neonatal atau angka kematian bayi lebih sering dikenal sebagai kematian yg terjadi pada bayi saat berumur satu bulan atau 28 hari dari 1000 kelahiran hidup pada satu tahun. Umum nya yang menjadikan faktor kematian neonatal yaitu bawaan sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya yang di dapat selama kehamilan.
Melihat kejadian yang terus berlangsung seperti ini dengan usaha serta kerja keras dari berbagai pihak terkait, sejauh mana pemerintah dalam menangani masalah kesehatan yang berhubungan dengan ibu dan bayi saat ini? artikel ini akan membahas tentang hambatan serta usaha atau kebijakan apa yang telah pemerintah dirikan demi memberantas salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia ini yaitu kematian ibu dan kematian bayi apakah sudah sesuai dan terlaksana dengan baik?
Terdapat tiga hal yang perlu diperankan oleh pemerintah yaitu sebagai regulator yang pertama dan yang kedua yaitu pemberi biaya terakhir sebagai pelaksana kegiatan. Peran sebagai regulator pemerintah daerah di tuntut untuk merumuskan seluruh kebijakan yang dituju ke masyarakat ataupun swasta dengan seimbang , baik serta selalu mementingkan masyarakat termuat dalam konver (mahardhani (2014: 24) ).
Dengan begitu pemerintah mengeluarkan segala sesuatu kebijakan dalam menangulangi permasalahan kematian pada ibu serta bayi sampai tahun lalu 2020.
Dilihat dari faktor nya kejadian AKI dan AKB ini ekonomi, sosial, budaya dan peran serta masyarakat menjadi determinan kematian ibu dan bayi. Disini peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan bayi masih belum baik. Keluarga dan masyarakat masih belum dapat mengendalikan angka yang disebabkan kematian Ibu dan Anak , yang disebabkan oleh terlalu muda hamil , terlalu tua hamil dan terlalu banyak dan terlalu pendek jaraknya serta mengambil keputusan karena keterbatasan tenaga kesehatan yang ada di wilayah tempat tinggalnya. (Tumbuh and Yuk, 2018).
Permasalahan yang masih terjadi sampai saat ini yang terkait dengan kasus kematian ibu dan Bayi saat melahirkan dikarenakan
Keterlambatan mendapat pertolongan akibat kemiskinan serta sosial budaya yang dapat mengakibatkan terlambat dalam mengambil keputusan.
Mendapatkan pertolongan yang terlambat bisa dikarenakan hambatan transportasi dan geografis terhadap pelayanan kesehatan
Tenaga kesehatan yang kurang
Terlambat mendapat pertolongan dengan baik dan benar sesuai keterampilan paraji dalam memberikan pertolongan yang tidak sesuai dengan standar persalinan.
Dalam pelayanan pertolongan kegawat daruratan ibu dan anak belum memenuhi standar.
Permasalahan di atas masih sering terjadi di sebagian wilayah indonesia (Suparman, 2020).
Jika mengacu pada permasalahan diatas pemerintah telah mengeluarkan kebijakan serta regulasi yang diharapkan kedepannya dapat mengatasi kematian ibu dan bayi di indonesia.
Keterlambatan rujukan adalah salah satu masalah utama terjadinya AKI dan AKB, terlambatnya pasien tiba di fasilitas pelayanan rujukan, ketidak jelasan termaksud salah satu hambatan salah satunya BPJS Kesehatan dalam peraturan sistem rujukan (Susiloningtyas, 2020) . Pada tahun 2020 Kemenkes RI mengeluarkan Permenkes No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit yang di harapkan dapat mempengaruhi sistem rujukan. Sebelumnya pada tahun 2014 telah diterbitkan Keputusan Mentri Kesehatan RI no. HK.02.02/MENKES/390/2014 Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional. Permenkes tersebut membahas rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi dan rujukan regional.
Mendapatkan pertolongan yang terlambat sering terjadi di daerah tertinggal dikarenakan transportasi yang masih minim dan kesulitan memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Thun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada pasal 4 ayat (1) didalam nya tertera bahwa kriteria percepatan daerah berdasarkan : perekonomian masyarakat masih rendah, SDM, sarana dan prasaran, kemampuan keuangan daerah, aksebilitas,dan karateristik daerah. Peraturan pemerintah ini di tujukan guna desa yang tertinggal mendapatkan fasilitas yang memadai. (Febriandi, 2020)
Permasalahan selanjutnya yaitu tenaga kesehatan yang kurang, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang dimaksud disini pelayanan kesehatan dalam pelayanan perorangan. Dimana pemerintah sudah berusaha memperbaiki mutu pelayanan guna tercapainya pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat.(Oktoria, Kusuma and Irawan, 2020)
Pelayanan kesehatan tradisional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 kewenangan ini mengatur secara penuh dalam bidang SDM kesehatan dan bidang sediaan farmasi. (Tradisional, 2020)
Kasus selanjutnya yaitu di lapangan rumah sakit belum dapat mengimplementasikan secara penuh mutu pelayanan IGD padahal standar instalasi Gawat Darurat diatur dalam kepmenkes RI No.856/Menkes/SK/IX/2009.(Indriono, 2020)
Selain itu pemerintah pun telah merencanakan pengendalian AKI dan AKB dengan menyediakan ultrasonografi (USG) di puskesmas kalimantan barat mulai tahun 2020 dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2020 di Jakarta 2020 Selasa (18/02/2020) . Adapun salah satu program yang sudah di jalani yaitu Program (P4K) Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi yang di fasilitasi oleh tenaga bidan dan peran aktif suami, keluarga serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan meghadapi komplikasi bagi para ibu hamil dan perencanaan penggunaan KB setelah melahirkan dalam rangka meningkatkan mutu dan cangkupan pelayanan kesehatan bagi para ibu dan bayi yang baru lahir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran pemehaman kader tentang P4K dan terlaksananya atau terdeteksinya ibu hamil yang beresiko tinggi secara berkesinambungan. Tidak sampai disitu pemerintah pun membentuk Tim pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau (TP. PKK) yang berperan aktif menurunkan angka kematian pada bayi gerakan ini lebih sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dalam program ini sudah mampu menurunkan angka kematian pada bayi yang cukup signifikan yaitu dari 6 (enam) kematian bayi menurun menjadi 1 (satu) kematian bayi.
Sebagai tambahan pemerintah sudah mengatur perkawinan pada usia anak yang berdampak antargenerasi, dikarenakan bayi yang dilahirkan oleh anak perempeuan yang menikah usia muda memiliki risiko kematian lebih tinggi, dan memiliki dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun jika di bandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu yang memiliki umur di atas duapuluh tahun peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d). Permasalahan yang cukup sulit diputuskan rantainya dikarenakan rendahnya pendidikan anak yang bersangkutan, budaya adat istiadat menjadi salah satu perannya oleh sebab itu pendekatan sosialisasi kepada tokoh agama dan tokoh adat daerah setempat diharapkan dapat mengajak masyarakat setempat untuk menunda pernikahan usia dini (Puspasari et al., 2020)
Dari banyak nya kasus kematian bayi dan kematian anak di indonesia yang menjadikan fokus permasalahan yang harus di benahi pemerintah indonesia sampai detik ini sudah banyak kebijakan ataupun regulasi yang sudah di usahakan pemerintah guna menangani permasalahan tersebut, mau itu dari aspek pemerataan tenaga kesehatan,penyediaan fasilitas kesehatan serta kegiatan memenuhi pengetahuan ibu dan lain sebagainya. Terjadi kemungkinan bahwa semua regulasi yang sudah di tetapkan tidak berjalan optimal adalah dikarenakan bahwa kurang nya penerapan pada setiap aspek yang terkait dan sistem pemerintah daerah yang masih sama sama belajar manaikan mutu kesehatan masyarakat di daerah. Oleh kerena itu marilah kita semua bergontong royong membantu peran pemerintah demi meningkatkan mutu serta mengatasi permasalahan kesehatan ini guna menjadikan Indonesia terbebas dari tingginya angka kematian yang terjadi pada ibu dan bayi.
*) penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)
