Oleh: Matheos Karel
Dalam kehidupan obat sangatlah berperan penting. Karena hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan cara mengedarkan obat- obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah dari pada obat yang telah mendapat izin edar. Ketersediaan berbagai macam obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan Beredarnya obat-obatan yang ilegal saat ini telah membawa konsekuensi terhadap permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan masyarakat yang serius.
Pemerintahan berwenang mencabut izin edar obat dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan kemanfaatan, dapat disita dan di musnahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Akibat peredaran obat ilegal tersebut, masyarakat (komunitas konsumen dan komunitas produsen) mengalami kerugian yang sangat besar akibat peredaran obat ilegal tersebut. Konsumen yang menggunakan obat ilegal pastinya akan terancam kesehatannya dan akibat banyak obat illegal yang beredar, banyak konsumen yang hilang rasa kepercayaan terhadap produsen. Karena itu, pelaku peredaran obat illegal harus segera diusut. Tanggung jawab pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif yang berlaku.Peredaran sediaan farmasi merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindah tangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi, tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.
Meskipun Hukum yang sudah tertera Bahwa, mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan obat dengan memproduksi dan mengedarkan obat yang tidak sesuai standart obat terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi : “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)”.
Pada sisi lain, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat secara bebas inilah yang memicu dan kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak, yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupun bahkan palsu. Masalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan sediaan farmasi, namun juga masalah kriminalitas yang dalam hal ini memerlukan campur tangan pihak kepolisian serta dukungan penuh dari masyarakat.
Untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi syarat, keamanan, mutu dan manfaatnya, dilakukan evaluasi melalui mekanisme registrasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin Edar adalah salah satu bentuk persetujuan pendaftaran obat yang beredar di wilayah Indonesia. Obat dengan izin edar harus memenuhi ketentuan berikut:
1) Khasiat/Kegunaan yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis;
2) Mutu yang memenuhi ketentuan dan syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB),
3) Penandaan berisi informasi yang lengkap dan mudah di pahami yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
4) Sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.
Mengingat Obat-Obatan yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dimana Obat-Obatan dapat berpengaruh baik bagi Kesehatan manusia, tetapi apabila di salah gunakan dan jatuh ketangan orang orang yang tidak bertanggung jawab dapat berbahaya, perlunya Ketegasan dan Ketekunan dalam Pengawasan Perizinan Toko Obat, Serta Koordinasi dan Pengawasan di Daerah Daerah terpencil yang bisa saja ada Toko Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar.
*) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM),
