INDONESIAUPDATE.ID – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengambil langkah konkret terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kemdikbud bakal memberikan keringanan kepada mahasiswa yang terdampak finansial akibat Pandemi Korona.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan pihaknya telah menetapkan Permendikbud 25 Tahun 2020 mengenai ketentuan penyesuaian UKT.
“Permendikbud ini di keluarkan, memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa dibawah ruang lingkup kita, yaitu Perguruan Tinggi Negeri,” ujar Nadiem, Jumat 19 Juni 2020.
Kebijakan itu menyebutkan, setiap PTN dibebaskan memberi bantuan keringanan, termasuk tidak mewajibkan mahasiswa membayar UKT bila sedang cuti ataubtidak mengambil satuan kredit semester (SKS).
Merespons hal ini, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Arief Satria mengatakan kebijakan yang diambil Kemendikbud, adalah solusi positif dan disambut baik oleh Forum Rektor Indonesia.
“Saya kira ini adalah isu sensitif banyak orang tua terdampak dari Covid – 19, ada yang di PHK karena pendapatannya menurun. Melihat kondisi ini forum rektor, memiliki empati dan kepedulian termasuk Kemendikbud juga melakukan hal yang sama tahun ini tidak ada kenaikan UKT,” ujar Prof Arief.
Menurut dia, IPB telah menjalankan kebijakan tersebut sejak jauh-jauh hari sebelum Pandemi Korona. Salah satu contohnya ketika orang tua mahasiswa meninggal dan tidak ada sumber pembiayaan bagi anaknya untuk melanjutkan kuliah.
“Hal – hal parsial seperti itu, kita berikan kebijakan apalagi saat Covid seperti sekarang. Pemberlakuan opsi dijalankan, tiap tahun,” bebernya.
Opsi pertama berupa pengurangan biaya perkuliahan, pemberian cicilan, bahkan pembebasan UKT apabila memang mahasiswa tersebut tidak mampu membayar sama sekali.
Arief menegaskan, mahasiswa IPB dipersilahkan mengajukan ke dosen pembina mereka masing – masing, kemudian diproses untuk memperoleh keringanan.
“Ini suatu hal yang sudah biasa di IPB. Kebijakan UKT juga sudah diketahui oleh seluruh rektor PTN. Kepedulian harus ditegakkan, komitmen membantu diwujudkan, sedangkan siapa saja (mahasiswa) yang boleh dikurangi (UKT), atau mencicil diserahkan ke masing – masing perguruan tinggi,” paparnya.
Selanjutnya, Prof Arif menerangkan hingga saat ini ratusan mahasiswa di IPB sudah mulai mengajukan keringanan UKT, prioritasnya adalah keluarga tidak mampu dan mengalami kesulitan ekonomi karena dampak Covid – 19.
“Baru ada beberapa ratus yang sudah mengajukan, sedang kita proses dan sekarang masih berlangsung. Saya berikan kebijakan tidak boleh ada mahasiswa IPB yang DO hanya gara – gara tidak bisa bayar UKT itu tidak boleh,” pungkasnya.
