Oleh: Rofi Faniasih
HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Dalam konteks religius hak-hak ini merupakan karunia Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang berhak mencabutnya. Karena HAM merupakan hak yang diperoleh saat kelahirannya sebagai manusia, maka HAM meliputi hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangai akan mengakibatkan berkurang derajat kemanusiaannya.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan, diantaranya Pasal 53, 54, dan 55. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan), yang senantiasa diabaikan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
Selain itu, karena kedudukan pasien adalah sebagai konsumen jasa, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelayanan kesehatan, maka untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan harus mengacu pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prosesnya melalui lembaga pengadilan, mediasi.
Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen/penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketika pasien merasa dirugikan, pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dan rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.
Contoh kasus
Sebagai contoh kasus seperti yang dialami oleh Ibu X (nama disamarkan), beliau merupakan pegawai negeri yang merupakan peserta askes, sedangkan suami beliau merupakan pegawai pada sebuah perusahaan BUMN. Namun, karena suami beliau merupakan pegawai swasta, oleh pihak perusahaan mewajibkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Suatu ketika Ibu X masuk rumah sakit, namun keanggotaannya sebagai peserta askes tidak bisa dipergunakan karena kepesertaan beliau telah bermutasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan memiliki 2 kartu kepesertaan, oleh pihak perusahaan tidak memberikan himbauan atau informasi lebih lanjut terkait aktivasi kartu diantara keduanya. Karena permasalahan tersebut Ibu X mengalami kerugian karena tidak mendapatkan informasi secara jelas dan membayar semua biaya rumah sakit menggunakan biaya pribadi. Sebagai konsumen yang cerdas, Ibu X beserta suaminya melaporkan permasalah tersebut ke Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh. Oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh menyelesaikan permasalahan ini dengan memediasikan 3 pihak, yakni Ibu X, BPJS dan Perusahaan BUMN. Dari hasil mediasi maka pihak Perusahaan mengganti kerugian yang dialami oleh Ibu X selaku istri dari pegawai Perusahaan BUMN tersebut.
Berdasarkan contoh kasus di atas dapat di lihat bahwa Ibu X sebagai konsumen berusaha mendapatkan perlindungan secara hukum oleh pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh agar terjaminnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada dirinya, dan agar beliau tidak menjadi konsumen atau peserta jaminan kesehatan yang dirugikan.
Pasien dalam hal ini sebagai konsumen memiliki haknya untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari pihak rumah sakit terkait penyakit yang dialami, jenis-jenis tindakan yang akan dilakukan bahkan penggunaan ruang inap yang sesuai dengan jaminan kesehatan yang dimiliki. Namun, dalam kenyataannya seperti hasil dari salah satu survey yang dilakukan penulis terhadap pasien pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh, pasien tidak mendapatkan informasi yang akurat dari pihak rumah sakit terkait ruang inap yang seharusnya ditempati.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa konsumen dalam hal ini adalah pasien memiliki hak yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Apabila melihat permasalahan di atas maka, belum terpenuhinya semua hak-hak pasien sebagai seorang konsumen.
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena menerapkan peraturan yang harus dipatuhi secara jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan yang bertele-tele. Sedangkan kegunaan hukum itu sendiri adalah sebagai suatu bentuk tujuan yangakan dicapai oleh masyarakat demi mendapatkan kesejahteraan. Hukum sebagai bentuk perlindungan yang nyata bagi siapa saja. Keadilan merupakan tujuan akhir yang dapat diberikan oleh hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kegunaan hukum maka, keadilan merupakan nilai akhir yang harus dicapai demi terciptanya keseimbangan. Untuk itu perlu adanya keseimbangan antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan, dalam hal ini adalah keseimbangan yang harus dimiliki antara BPJS, rumah sakit (dokter), dengan pasien.
Menurut penulis, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak asasi manusia atas hak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memerlukan kerjasama antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara lintas sektoral; lembagalembaga non pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.
Penegakan hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan dapat berjalan efektif melalui langkah preventif yaitu peningkatan upaya pembinaan dan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pentingnya upaya sosialisasi dan diseminasi mengenai hak atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hak asasi manusianya dengan cara melaporkan dan mengadukan kepada lembaga pemerintah yang berkompeten dan Komnas HAM atas perbuatan yang merugikan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Langkah represif perlu dilaksanakan secara efektif sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, perorangan dan korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme peradilan dengan pemberlakuan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
*) penulis adalah mahasiswa s1 kesehatan masyarakat (STIKIM)
