Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Tindak Pemalsuan Obat

  • Bagikan
Ilustrasi obat. shutterstock

Oleh: Lita Nandya

Pikiran itu akan membawa manusia kepada nilai benar atau salah. Melalui fikiran, manusia akan dapat menilai apakah sesuatu hal atau suatu tindakan itu benar atau salah (1. Tuntas Bagyono, SKM. and 2. Tatang Ronny S, SH, 2557).

Jadi pikiran juga dapat membedakan mana yang benar dalam UNDANG UNDANG NO 36 TAHUN 2009 yang merupakan UU mengatur tentang kesehatan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai kesehatan dari sisi farmasi (obat) pada pasal 108 praktik kefarmasian meliputi pembuatan, pengendalian pada mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat,bahan ataupun obat tradisional yang dilakukan tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan (uu 36 tahun 2009, 2009).

Dari dulu jika seseorang sakit pasti mencari obat dan berbagai macam cara pengobatannya. Obat juga ditujukan oleh orang yang sakit adalah untuk sembuh. Obat juga memiliki segala ketentuan ketentuan jika salah dalam penggunaan obat tersebut maka akan berefek untuk kesehatan kita. Salah satu tindak pidana dari hukum kesehatan yang sering terjadi di bidang farmasi. Farmasi merupakan suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan sumber alam dan bahan sintetis yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan dari suatu penyakit(Di, 2016).

Diundang undangkan dalam UU no 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang dicabut kemudian diganti dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam UU ini diatur bagaimana tentang kesehatan dari pelayanan, kesehatan, sanksi pidana dalam bidang kesehatan sebagainya termasuk farmasi (Di, 2016).

Jika berbicara hukuman ataupun sanksi sendiri ini ada hukum tindak pidananya di Negara kita ini tindak pidana yang sejatinya perilaku penyimpangan yang ada di dalam masyarakat,yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada. Hukum merupakan sarana penyelesaian persoalan yang diharapkan memberikan solusi yang tepat(Hukum et al., 2016).

Berita Terkait  Pengawasan dan Tindak Penyalahgunaan Psikotropika

Lalu jika berbicara mengenai farmasi pasti ada juga orang yang menggunakan obat tersebut atau disebut dengan konsumen. Konsumen saat ini diakui cenderung pasif meskipun sudah ada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang memberikan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha belum menyadari kewajibannya. Kondisi ini yang membuat lahirnya berbagai pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen. Maka dari itu pemerintah selaku hak yang berwenang menegakkan hukum perlindungan seorang konsumen (Khopiatuziadah, 2016).

Contoh Kasus (Honesty, 2017) :

Dari segi ekonomi, ekonomi salah satunya dapat memicu karena kondisi ekonomi yang sulit ini juga dapat membuat masyarakat memilih jenis yang murah meskipun kualitas belum diketahui.

Kurangnya kesadaran pula di dalam masyarakat, contoh seperti mereka membeli obat sendiri tanpa menggunakan resep dokter atau membeli obat melalui internet. Dan ada juga masyarakat yang membeli obat dengan membuat copy resep dokter sendiri yang sebenarnya mengalami sakit serius, lalu ada sebuah apotek yang melayaninya begitu saja dengan mudahnya.

Kesimpulan Segala sesuatunya pasti memiliki peraturan perundang undangan termasuk dalam kefarmasian, jadi segala ketentuan yang sudah di buat sampai dengan sanksi yang ada seharusnya kita fahami dan dapat kita jalani dengan baik.

Saran yang ditemukan dalam literatur (Nursalam, 2016 and Fallis, 2013) :

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara lebih rutin dan terus menerus

Perlunya memaksimalkan koordinasi antar instansi terkait.

Dalam hal ini juga menurut saya dengan kita memahami UU kesehatan yang sudah di atur dan dibuat kita akan bisa menjalani dengan optimal sesuai dengan bidangnya. kita mengetahui standart operasional yang ada, serta takut dengan segala perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan seperti dalam pembuatan hingga pelayanan obat.

Berita Terkait  Kolonialisme di Ujung Utara Indonesia, Sangihe Sedang Sangi

*) penulis adalah mahasiswa Semester 5
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *