INDONESIAUPDATE.ID — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap konflik agraria dan hak masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjelang peletakan batu pertama (groundbreaking) megaproyek Blok Masela.
Sekretaris Fungsional Bidang Ekonomi Kreatif PP GMKI, Simon Batmomolin, menegaskan kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut jangan hanya menjadi seremonial politik belaka.
“Presiden harus memastikan seluruh persoalan hak masyarakat adat diselesaikan secara tuntas. Pembangunan tidak boleh mengabaikan hak warga yang terdampak langsung,” kata Simon saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (15/7).
Warisan Konflik Lahan di Lermatang
Proyek fasilitas darat (onshore LNG) Lapangan Abadi Blok Masela yang dipusatkan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, hingga kini masih menyisakan bara dalam sekam.
Sejumlah persoalan krusial belum rampung, mulai dari, sengketa kepemilikan lahan yang memicu penolakan warga, ketidakpastian hukum atas hak masyarakat hukum adat, ganti rugi lahan yang dinilai tidak transparan dan belum berkeadilan, ancaman kerusakan ekosistem pesisir yang berpotensi mematikan mata pencaharian nelayan lokal.
Menurut Simon, percepatan pembangunan infrastruktur Blok Masela kerap mengabaikan aspek keadilan sosial. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat Tanimbar sekadar penonton di tengah investasi bernilai miliaran dolar tersebut.
“Yang harus menjadi prioritas adalah orang Tanimbar. Jangan sampai peluang ekonomi dan lapangan kerja dinikmati pihak luar, sementara warga lokal hanya menanggung dampak kerusakannya,” ujar Simon berang.
Tuntutan Kebijakan Afirmatif
GMKI mendesak pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif yang konkret bagi putra-putri daerah. Tuntutan ini meliputi:
- Prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal dalam operasional Blok Masela.
- Pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas SDM lokal secara masif.
- Pelibatan aktif pengusaha mikro dan UMKM lokal dalam rantai pasok proyek.
Simon meminta Presiden Prabowo memanfaatkan momentum kunjungannya ke Tanimbar untuk berdialog langsung secara terbuka dengan warga terdampak, bukan hanya menemui elite lokal dan perwakilan korporasi.
Keberhasilan Blok Masela tidak bisa hanya diukur dari angka investasi atau volume produksi gas, melainkan dari seberapa jauh proyek ini mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat Tanimbar,” ucapnya. (Sol/**)
