Oleh: Kamran Robbidi
Bagi pekerja, memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Pekerja adalah sumber daya dan juga asset perusahaan yang akan menentukan bagaimana nasib perusahaan kedepannya. Saat keselamatan dan kesehatan kerja mereka dijamin, pekerja akan merasa aman dan mengusahakan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja pada dasarnya berhak mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun, tidak semua perusahaan atau lingkungan kerja memperhatikan prosedur K3.
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang dibutuhkan seluruh pekerja baik di perusahan besar ataupun kecil. K3 merupakan jaminan bagi pekerja akan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan saat mereka melaksanakan tanggung jawab disuatu institusi ataupun proyek. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diingginkan kepada salah satu pekerja akibat kelalaian pihak yang terkait seperti perusahaan ataupun institusi, maka sudah sepatutnya mereka bertanggung jawab secara penuh. Dikarenakan terdapatnya UU yang sudah diatur oleh pemerintah guna melindugi hak para pekerja untuk mendapatkan jaminan tersebut.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut K3 merupakan suatu jaminan bagi seluruh tenaga kerja yang berada di suatu perusahaan. K3 bertanggung jawab untuk melindungi serta mencegah pekerja dari suatu kecelakaan baik secara rohani maupun rohani guna meningkatkan kestabilitas hasil karya. Ilmu yang mendasari K3 merupakan suatu penerapan yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyedia lapangan pekerja dalam menghindari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan serta pencemaran lingkungan. Terutama pada lingkungan pekerjaan yang rentan dengan alat-alat berat serta yang bekerja di lapangan, penerapan K3 sangatlah diperlukan guna mensejahterakan serta memberikan hak berupa perlindungan bagi para pekerja serta meningkatkan tingkat produktivitas.
Namun nyatanya, saat di lapangan masih banyak perusahaan yang abai akan K3 dan pekerja yang masih belum mengetahui apa itu K3. Menurut data BPJS ketenagakerjaan, pada tahun 2018 terdapat 114.148 kasus kecelakaan di tempat kerja dan sebanyak 77.295 kasus pada tahun 2019. Manajemen K3 sering dianggap sebagai penghambat investasi, padahal penerapannya dapat menjadi investasi dan pelindungan bagi perusahaan dalam jangka panjang.
Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, begitu hal yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1970. Pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 juga menyebutkan hal yang serupa dimana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Penerapan K3 dalam dunia kerja sangatlah penting guna memberikan perlindungan kepada diri sendiri ataupun orang lain agar terhindar dari kecelakaan kerja, cara menerapkan K3 yaitu dengan: Menyampaikan program K3 kepada para pekerja secara terkoordinasi. Pentingnya penerapan K3 bagi suatu perusahaan dan pihak terkait perlu disosialisakian kepada tenaga kerja, seperti bagaimana cara menggunakan peralatan yang akan ia gunakan, apa saja hal yang perlu dihindari saat sedang bekerja serta bagaimana cara apabila suatu yang tidak diinginkan terjadi seperti kecelakaan kerja serta upaya penyelamatan pertama yang harus dilakukan. Hal ini haruslah dilakukan secara berkala guna sebagai pengingat para pekerja. Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para karyawan industr yang terdiri dari helm, sabuk pengaman atau safety belt, sepatu boot, sepatu pengaman atau safety shoes, masker, penyumbat telinga (ear plug), penutup telinga, kacamata pengaman, sarung tangan, pelindung wajah, pelampung, dll sangatlah berguna untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain saat sedang bekerja.
Memantau serta mengawasi kinerja para pekerja adalah suatu cara penerapan K3 yang merupakan tugas perusahaan. Dimana penempatan supervisor pada setiap divisi serta memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV dan smart alarm system Kanasecure W20 adalah media yang dibutuhkan dalam proses produksi agar berjalan dengan lancer serta hambatan.
Jam kerja serta kesehatan para pekerja selama kegiatan bekerja berlangsung juga perlu diperhatikan. Seperti memberikan jam kerja yang sudah ditentukan oleh kebijakan pemerintah serta menyediakan fasilitas sebagai penunjang kesehatan seperti kebutuhan air minum, aktifitas fisik, serta housekeeping bagi para para pekerja kerah putih merupakan salah satu penerapan K3.
Melakukan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan keselataman dan kesehatan kerja yang menjadi acuan dalam pembuatan SOP (Standard Operating Procedures) apabila adanya kecelakaan saat proses bekerja ataupun tidak. Pihak perusahaan haruslah menindak lanjuti hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan ataupun tenaga kerja lainnya. Pihak perusahaan juga harus mencari tau bagaiaman kecelakaan tersebut dapat terjadi dan segera membereskan penyebab hal tersebut terjadi agar tidak adanya lagi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan bekerja berlangsung.
Seperti yang kita ketahu bahwa K3 berhubungan dengan perilaku tidak aman dari para pekerja. Salah satu perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah pekerja yang terlalu terburu-buru dalam bekerja. Tidak memperhatikan bahaya yang dapat diterimanya apabila dia tidak mengikuti tata cara bekerja dengan aman dan hanya mementingkan kecepatan waktu serta target produksi merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya K3. Maka dari itu, para pemilik perusahaan ataupun institusi haruslah berupaya dalam senantiasa mensosialisasikan prosedur serta kebijakan K3 kepada para pekerja secara persuasif agar mereka lebih memahami tentang pentingnya keselamatan dibandingkan dengan target produksi ataupun waktu. Sesuai dengan PP NO. 50 Tahun 2012 tentang pentingnya memanajemenkan pelaksanaan K3 pada suatu perusahan, menurut Notoadmojo bahwa adanya kebijakan menjadi sebuah salah satu faktor penguat yang mempengaruhi manusia.
Hambatan dalam melaksanakan K3 terdapat dua jenis yaitu, hambatan makro dan hambatan mikro atau berasal dari diri masing-masing. Berdasarkan data kebanyakan kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian setiap individu dengan alasan bahwa mayoritas dari mereka belum mengetahui tentang bagaiaman posedur K3 itu sendiri. Oleh karena itu hukum mengenai K3 ini harus lebih diperketat serta pemerintah harus lebih menegaskan sanksi bagi pihak yang terkait apabila menyelewengkan hak mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tersebut. Dengan ini pemerintah pun membentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat bagi para pekerja agar mereka lebih memiliki rasa tanggung jawab bahwa pentingnya keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri namun juga bagi orang lain, pihak perusahaan, serta berbagai macam pihak yang terkait.
Bagi tempat kerja yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, perlunya pembentukan panita K3 yang bertugas memantau kinerja serta keamanan para pekerja sangat penting. Setiap perilaku pekerja yang dapat membahayakan dapat langsung ditegur dan dilakukan evaluasi terhadap pekerja tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya lingkungan yang mengutamakan K3 sangat berpengaruh bagi kinerja para pekerja, oleh sebab itu para panita tidak boleh lengah dalam mengawasi setiap gerak-gerik yang dirasa dapat merugikan diri sendiri serta orang lain haruslah ditindak tegas. Kesehatan para pekerja juga harus diperhatikan, mengkonsumsi gizi yang seimbang dapat membuat pekerja yang bekerja di lapangan menjadi lebih sehat terutama dalam kebutuhan air putih haruslah dipenuhi. Keamanan pekerja juga harus ditinjau lebih lanjut, dalam pemakaian APD yang baik dan benar adalah suatu hal yang perlu disosialisasikan serta diingatkan setiap hari sebelum memulai pekerjaan.
Jika tempat kerja yang tergolong memiliki keamanan yang rendah, maka sosialisasi secara persuasive dan personal harus dilakukan. Kebanyakan dari mereka mengalami kesehatan yang menurun akibat dari psikologis yang tertekan. Membuat mereka sulit dalam konsentrasi serta lingkungan pekerjaan yang kurang nyaman, kebutuhan gizi dan dehidrasi adalah beberapa alasan kinerja mereka menurun. Dapat kita simpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bukan hanya dari kecelakaan yang ada dari luar atau fisik namun dari dalam diri atau psikologis per individu juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait terutama kefesiensian perusahaan yang tidak dapat stabil.
Komitmen dari semua pihak dalam menciptakan lingkungan pekerjaan yang sehat harus ditanamkan dalam diri masing-masing. Memberanikan diri dalam menegur rekan kerja yang tidak memperhatikan prosedur merupakan hal yang benar serta melakukan laporan tentang hal-hal yang perlu dievaluasi terutama apabila ada alat dalam perusahan yang sudah tidak layak pakai perlu dilakukan demi meminimalisir terjadinya hal yang tidak diingingkan. Kegunaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya untuk melindungi pekerja namun juga sebagai tanda komitmen para pekerja untuk menjaga keselamatan serta kesehatan mereka. Hukum yang mengatur K3 sudah jelas tertulis secara jelas dalam UU yang berlaku, maka dari itu perlunya kesadaran dalam menaati kebijakan tersebut demi menjaga kestabilitas dan mengurangi kasus pelanggaran K3 yang terjadi di Indonesia.
Adapun landasan hukum yang melindungi K3, yaitu: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU RI. No. 13 Tahun 2003 “Ketenagakerjaan”, UU No. 3 Tahun 1969 “Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor”, Permenaker 01/Men/1976 “Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis Perusahaan”, Permenaker 01/Men/1076 “Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan”, SNI 19-7057-2004 “Kurikilum Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter Perusahaan”, SNI 19-7057-2004 “Kurikilum Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Pengurus dan Anggota Panitia Pembina (P2K3) Perusahaan”, SNI 19-7057-2004 “Kurikilum Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Pengelola Makanan di Tempat Kerja”, SE.86/BW/1989 ”Perusahaan Catering yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja”, UU No.3 Tahun 1992, PP No. 14 Tahun 1993 tentang Jamsostek, Kepres RI No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja dan mendapat kompensasi dari Jamsostek.
Kecelakaan kerja memang kerap kali terjadi meskipun kita berusaha untuk menghindarinya. Setiap pekerja memiliki hak yang sama dalam mendapatkan jaminan serta perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa dikatakan K3. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan baik pengusahan, serikat pekerja, pekerja dan juga masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
*) Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju
