Solusi Mengatasi Masalah Pembangunan Kesehatan Menurut UU No 36 Thn 2009 Tentang Kesehatan

  • Bagikan
ilustrasi. shutterstock

Oleh: Laras Agesti Ayu

Permasalahan kesehatan merupakan kesenjangan antara yang terjadi di lapangan dengan yang diharapkan oleh asek kesehatan. Pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 (Rakernas 2019) di Jakarta ditentukan isu utama kesehatan yang perlu mendapat prioritas yaitu angka kematian ibu, penyakit tidak menular, stunting, imunisasi, tuberkulosis, digital healt, kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan sumber daya manusia dan obat, jaminan kesehatan nasional, dan community engagement. Isu kesehatan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Cahyani, et al (2010:10) yang menyatakan bahwa ada tiga masalah kesehatan yaitu penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalansinya, penyakit menulai masih tinggi, dan penyakit yang dulunya sudah teratasi kini muncul kembali.

Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia d a n salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;

bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;

bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru;

Berita Terkait  Serba - Serbi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Kesimpulan

Tingkat kesehatan juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, karena secara tidak langsung pendapatan akan berpengaruh ke konsumsi dan konsumsi berhubungan erat dengan kesehatan. Individu yang berendapatan tinggi akan mampu memperbaiki tingkat konsumsi yang berpengaruh pada perbaikan gizi, taraf kesehatan, serta dapat menurunkan tingkat kematian penduduk. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Kesenjangan status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan masih cukup tinggi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *