JAKARTA, INDONESIAUPDATE.ID – Pemerintah mulai memperkuat integrasi antara program pendidikan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial RI menyepakati penguatan kolaborasi antara Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui dukungan renovasi rumah bagi keluarga penerima manfaat.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan kedua kementerian di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Agenda utama pertemuan menitikberatkan pada sinkronisasi data penerima bantuan hingga skema dukungan perumahan untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat.
“Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 Ha yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangannya.
Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf, juga menilai dukungan Kementerian PKP menjadi bagian penting agar ekosistem pendidikan masyarakat prasejahtera dapat berjalan lebih optimal, terutama melalui penyediaan rumah layak huni.
“Didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Menteri PKP yang sejak awal memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat,” lanjut dia.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut menyoroti masih besarnya backlog perumahan nasional yang diperkirakan mencapai 26,9 juta unit. Kondisi itu dinilai berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.
Saat ini Program Sekolah Rakyat tercatat telah hadir di 166 titik di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah siswa sekitar 14.913 orang dan orang tua peserta didik mencapai 13.942 orang. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, integrasi data lintas kementerian menjadi kunci agar bantuan perumahan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
“Komunikasi dan data dari Kemensos menjadi sangat penting dalam bersinergi dengan program perumahan misalnya dengan program bedah rumah yang salah satunya sudah kita lakukan,” ungkap dia.
Sebagai tindak lanjut koordinasi tersebut, Maruarar mengungkap bahwa Kementerian PKP siap mendukung renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat melalui alokasi BSPS tahun 2026.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses ya,” tutur Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.
Tak hanya membahas dukungan renovasi rumah, Ara bilang, kedua kementerian juga menyiapkan langkah lanjutan berupa peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program di daerah.
