Perlindungan Hak-Hak Pada Pasien, Nakes, dan Dokter Tengah Wabah Covid-19

  • Bagikan
ilustrasi. shutterstock

Oleh: Pujo Asmoro

Semakin meningkatnya kebutuhan masayarakat pada pelayanan kesehatan, semakin berkembang juga aturan dan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, hal ini merupakan faktor pendorong pada institusi penyelenggara pelayanan kesehatan guna menerapkan dasar dari peranan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Berasal dari Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, dari pasal 28 H Ayat (1) yang menetapkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat.

Kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dokter sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.Dalam UUD 1945 dan UU HAM menegaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara merupakan hak bagi warga negara atau masyarakat. Dan karantina wilayah merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dengan kata lain karantina wilayah memanglah dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada di negara ini.

Segi undang-undang dapat uraian latar belakang di atas, maka identifikadsi masalah sebagai berikut : Apa kriteria pelayanan kesehatan yang bermutu menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berkaitan hak-hak pada pasien, tenaga kesehatan, dan dokter, Pemerintah kota, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau bantuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, undang-undang pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker.

Berita Terkait  Landasan Hukum Penggunaan APD Kepada Nakes Dalam Penanganan Virus Covid-19

Pasal 1 angka 5 undang-undang No.36 tahun 2009 dikenal juga alat kesehatan, yaitu alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular undang-undang No.4 tahun 1984, ditegaskan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.

Upaya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, pemerintah turut bertanggung jawab dalam penyediaan alat kesehatan dan APD dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

Kemudian, diakses dari laman World Health Organization Indonesia disebutkan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis COVID-19 yang baru ditemukan, sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 36 tahun 2009, penderita penyakit menular tidak punya pilihan untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya.

Pasal 9 ayat (1) UU 4/1984 menerangkan bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana diterangkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1984 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. mengingat wabah berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan kehidupan perekonomian, dari sisi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.

*) Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *