DEPOK, INDONESIAUPDATE.ID – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk tetap menjamin pembiayaan kesehatan warga miskin, meski namanya tidak masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 penerima bantuan iuran (PBI).
Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses di RT 03/RW 17 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Jumat (15/5/2026) petang.
Dalam kesempatan itu, Hamzah menyampaikan pesan Wali Kota Depok terkait keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
“Siapapun orangnya, bendera apapun warnanya, kalau dia benar-benar miskin maka pemerintah akan ambil kebijakan dan dibiayai oleh APBD,” ujar dia di hadapan warga.
Menurut dia, masih ada warga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan karena terkendala sistem pendataan, seperti pernah tercatat melakukan kredit, pinjaman online, maupun penggunaan identitas oleh pihak lain.
Legislator Gerindra itu menjelaskan, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Kota Depok guna memastikan warga miskin yang terpental dari sistem PBI tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hamzah melanjutkan, kebijakan tersebut diperuntukkan khusus bagi warga yang benar-benar tidak memiliki penghasilan dan hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan.
“Yang benar-benar miskin hanya namanya pernah dipakai kredit misalnya, itu tetap akan dibantu pemerintah melalui kebijakan wali kota,” ungkap dia.
Hamzah juga mengungkapkan bantuan pemerintah harus tepat sasaran. Dia meminta masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu agar tidak memanfaatkan fasilitas bantuan kesehatan yang diperuntukkan bagi warga miskin.
“Kalau punya rumah bagus, punya mobil, punya pekerjaan tetap, jangan minta dibiayai pemerintah. Yang miskin juga ingin dibantu,” tegas dia.
Bahkan, Hamzah turut mengusulkan agar rumah penerima bantuan sosial dipasangi stiker khusus sebagai bentuk transparansi penerima bantuan pemerintah.
Dia pun menuturkan, koordinasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, camat, lurah, RT dan RW akan diperkuat agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
