DEPOK, INDONESIAUPDATE.ID – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.
Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menggelar reses masa sidang I Tahun 2025 di RW 01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kamis (14/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Hamzah memberikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan lahan untuk pembangunan Posyandu. Dia menilai langkah tersebut menjadi wujud kepedulian sosial yang patut dicontoh.
“Tanah yang dihibahkan untuk Posyandu ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir,” kata dia.
Dia berharap, fasilitas Posyandu yang kini telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok dapat terus memperoleh dukungan anggaran melalui APBD demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Hamzah juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana RW sebesar Rp300 juta agar digunakan secara tepat sasaran. Menurut pandangannya, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak di lingkungan warga.
“Pemanfaatan dana harus fokus pada persoalan utama seperti perbaikan jalan lingkungan, penanganan banjir, lampu penerangan jalan, hingga rumah tidak layak huni,” ungkap dia.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan penggunaan anggaran wajib dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dia juga mengingatkan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana pemerintah untuk mencegah penyimpangan.
Karena itu, dia meminta aparat wilayah mulai dari camat, lurah, RT, hingga RW aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata kelola anggaran daerah.
Pada kesempatan yang sama, Hamzah turut menyinggung sejumlah perkembangan pembangunan di Kota Depok. Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat mulai mendapat penanganan nyata.
Dia mencontohkan upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah melalui kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik, serta langkah penanganan kemacetan lewat pelebaran jalan dan pembangunan flyover.
Di sisi lain, Hamzah menegaskan program Universal Health Coverage (UHC) tetap diarahkan untuk membantu warga kurang mampu agar mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat miskin tetap mendapat perlindungan kesehatan. Jangan sampai bantuan justru dinikmati pihak yang sebenarnya mampu membayar BPJS mandiri,” tegas dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan kondisi APBD Kota Depok saat ini harus dibagi untuk berbagai sektor pembangunan sehingga diperlukan skala prioritas agar program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat berjalan beriringan.
Hamzah pun mengapresiasi program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dinilai menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Menutup pernyataannya, Hamzah berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta unsur masyarakat di tingkat wilayah terus diperkuat demi mendukung pembangunan Kota Depok yang lebih maju dan sejahtera.
“Yang utama adalah menjaga kekompakan masyarakat agar pembangunan bisa terus berjalan dengan baik,” pungkas dia.
