INDONESIAUPDATE.ID – Pengurus DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Depok menargetkan perolehan 11 kursi DPRD Kota Depok pada pemilihan legislatif 2029 mendatang.
Target tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Depok, Yuni Indriany, usai struktur kepengurusan periode 2025–2030 dinyatakan lengkap dan resmi melalui Surat Keputusan (SK) dari DPP.
“Dengan kesolidan organisasi, kami optimistis bisa memenangkan PDI Perjuangan di Kota Depok pada 2029 dengan target 11 kursi,” ujarnya di Depok, Senin (6/4/2026).
SK kepengurusan DPC tersebut diserahkan oleh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Budi Sembiring, dalam Rapat Koordinasi Internal yang dihadiri ratusan pengurus PAC di Balai Rakyat Beji.
Yuni menyebut, keluarnya SK tersebut menandai legalitas penuh kepengurusan DPC PDI Perjuangan Depok. Ia juga menegaskan bahwa partainya kini berada dalam kondisi solid setelah merampungkan konsolidasi internal hingga tingkat ranting.
Menurut dia, langkah konsolidasi yang dilakukan PDI Perjuangan lebih cepat dibandingkan partai lain di Depok yang masih berada pada tahap penjaringan kepemimpinan daerah.
“Saat partai lain masih berproses, kami sudah menyelesaikan struktur hingga tingkat kelurahan,” kata Yuni, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Depok.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan pembentukan pengurus anak ranting di tingkat RW rampung pada April ini di seluruh 11 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan mesin partai hingga ke akar rumput.
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menilai proses konsolidasi di Depok telah berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa penyerahan SK bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar tanggung jawab politik bagi seluruh jajaran pengurus.
“SK ini menjadi landasan resmi untuk menjalankan strategi politik, termasuk langkah pemenangan partai di Kota Depok,” tutur Ineu.
Meski demikian, Ineu mengingatkan bahwa implementasi program dan strategi politik tidak akan berjalan mudah.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kader untuk menjadikan komitmen yang telah disusun sebagai tanggung jawab bersama dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
