INDONESIAUPDATE.ID – Pernyataan yang disampaikan oleh Amien Rais terkait isu yang melibatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan figur lainnya menuai respons tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah menilai konten tersebut mengandung unsur hoaks dan berpotensi menjadi bentuk pembunuhan karakter di ruang publik digital.
Fenomena ini kembali menegaskan bahwa ruang media sosial hari ini bukan sekadar kanal ekspresi, tetapi juga arena produksi dan distribusi informasi yang sangat cepat dan luas. Dalam konteks ini, batas antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi semakin tipis. Ketika informasi tidak berbasis fakta disebarkan secara masif, dampaknya tidak hanya pada individu yang diserang, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Sikap Komdigi yang tegas dalam mengidentifikasi dan merespons konten hoaks patut didukung sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem digital yang sehat. Penegakan aturan tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.
Yama Sumbodo, akademisi UIKA Bogor menilai bahwa fenomena ini menunjukkan pentingnya kesadaran kolektif dalam bermedia sosial.
“Saya melihat langkah Komdigi sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang publik digital agar tidak dipenuhi oleh narasi yang menyesatkan. Kebebasan berpendapat harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh menjadi legitimasi untuk menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yama yang juga kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menekankan bahwa masyarakat perlu lebih kritis dalam menyaring informasi.
“Yang kita hadapi hari ini bukan hanya banjir informasi, tetapi juga banjir disinformasi. Karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung percaya, apalagi menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Menghentikan hoaks adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi kita,” tambahnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kualitas ruang digital sangat ditentukan oleh perilaku penggunanya. Jika media sosial terus dipenuhi oleh konten provokatif dan tidak akurat, maka yang tergerus bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kepercayaan publik secara luas.
Pada akhirnya, menjaga ruang digital bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat, tokoh publik, dan media harus berperan aktif dalam membangun budaya komunikasi yang sehat—berbasis fakta, etika, dan penghormatan terhadap sesama. Tanpa itu, kebebasan digital justru berpotensi menjadi ruang yang merusak, bukan membangun.
