Lobster dan Kesejahteraan

  • Bagikan

Oleh: Muhammad Qustan Sahibuddin

INDONESIAUPDATE.ID – Pasca tertangkapnya Men-Kp Edhy Prabowo 25 November 2020 karena kasus suap ekspor benih bening lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan pembenahan internal serta mencari bentuk terbaik pengelolaan lobster Indonesia.

Salah satunya mengeluarkan Surat Edaran No.B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020 terkait penghentian sementara ekspor BBL untuk jangka wanktu yang tidak ditentukan. Penerbitan surat tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan lobster (BBL) Indonesia serta akan mengkaji ulang Permen-KP No.12 Tahun 2020.

Setelah hampir 4 bulan lamanya ekspor BBL dihentikan baru pada Tanggal 19 April 2020 KKP menindak lanjuti dengan menyelenggarakan konsultasi publik terkait rancangan peraturan menteri KKP tentang pengelolaan lobster (Panulirus spp), kepiting (Scylla spp) dan rajungan (Portunus spp).

Konsultasi publik yang diselenggaran secara hybrid oleh KKP tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada KKP terkait rencana revisi Permen-KP No.12 Tahun 2020. walaupun bertujuan baik dan mulia, namun disisi lain KKP belum menawarkan sebuah konsep untuh, terintegritas serta dilengkapi oleh road map dan instrumen tata kelola lobster Indonesia.

Hal tersebut menjadi penting karena mulai era Men-KP Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo, pengelolaan lobster di Indonesia belum dapat menjembatani antara kepentingan konservasi dengan kegiatan pemanfaatan (ekonomi).

Sangat disayangkan sumberdaya lobster (BBL) Indonesia yang mencapai 2,5 milyar/tahun dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 139.475.000 ekor/tahun (BRSDM-KKP 2020) belum dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan maupun pembudidaya lobster seperti yang telah dilakukan oleh Vietnam.

Jika pengelolaan lobster di Indonesia hanya berkutat pada aturan selalu diubah, sudah dipastikan Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari Vietnam.

Belajarlah dari Vietnam, walaupun hanya memiliki potensi benih bening lobster 4 juta ekor/tahun, namun Vietnam mampu menjadi negara pengekspor lobster hasil budidaya terbesar di dunia (1.500 ton/tahun).

Riset dan Inovasi Berbasis Masyarakat

Bentuk terbaik pengelolaan lobster Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dapat dicapai, jika komitmen dan keseriusan KKP benar-benar diimplementasikan melalui pengembangan riset dan inovasi yang berbasis masyarakat serta tidak mengakomodir segala bentuk kepentingan, apakah itu kepentingan elit poitik maupun mafia.

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Vietnam, dimana mereka telah fokus melakukan riset dan inovasi terkait pemanfaatan sumberdaya lobster yang dimilikinya mulai dari Tahun 1975 (Anh and Jones, 2015a) dan hasilnya bisa kita lihat sendiri saat ini. Disamping itu juga berdasarkan Global Innovation Index (2019), Vietnam berada jauh di atas Indonesia.

Riset dan inovasi di era revolusi industri saat ini merupakan salah satu kunci perekonomian sebuah negara untuk dapat berdaya saing dengan negara lain di dunia.

Maka dari itu ada beberapa langkah yang setidaknya dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk menjembatani antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan lobster di Indonesia, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya lobster serta berdaya saing.  

Pertama, Permen-KP No.12 Tahun 2020 secara substansi telahmampu menjembatani antara kepentingan konservasi(keberlanjutan) dengan pemanfaatan lobster.

Terkait kepentingan konservasi (keberlanjutan) dijelaskan dalam Permen-KP No.12 Tahun 2020 bahwa penangkapan benih lobster harus menggunakan alat tangkap bersifat statis (Pasal 3, ayat 1 huruf c) dan pasif (Pasal 5, ayat 1 huruf g), harus melepasliarkan (restocking) lobster sebanyak 2% dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen (Pasal 3, ayat 1 huruf e), lobster yang sedang bertelur tidak boleh diperjual-belikan (Pasala 2 ayat 1 huruf a dan b) dan ekspor BBL dapat dilakukan jika telah melakukan kegiatan panen secara berkelanjutan (lebih satu kali panen lobster) (Pasal 5 ayat 1 huruf c angka 1).

Dengan demikian tidak masalah jika aturan tersebut diberlakukan kembali, hanya hanya implementasi pelaksanaan Permen-KP No.12 Tahun 2020 hingga ke tataran masyarakat (nelayan) jangan kembali ditunggangi berbagai macam kepentingan, karena sebagus apapun aturan yang dibuat jika implementasi pelaksanaanya ditunggangi berbagai macam kepentingan maka hasilnya akan jelek.

Kedua, terkait ekspor BBL dalam beberapa tahun ke depan sebaiknya diperbolehkan dengan mekanisme aturan yang telah dituangkan dalam Permen-KP No.12 Tahun 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak ekonomi yang diperoleh nelayan dari kegiatan penangkapan BBL.

Disamping itu juga kegiatan penangkapan BBL memberikan pendapatan asli daerah (PAD). Seperti di Sukabumi, BBL menyumbang 72,39 persen dari total PAD yang bersumber dari laut (DKP Sukabumi,2021).

Namun demikian, tata kelola yang dipraktekkan dalam implementasi Permen-KP No.12 Tahun 2020 pada jaman Men-KP Edhy Prabowo jangan terulang kembali.

Artinya tata kelola pelaksanaannya perlu diperbaiki mulai dari pemberian izin hingga proses ekspor melalui bandara. Hal tersebut menjadi penting agar tindakan-tindakan yang merugikan seperti korupsi tidak terulang kembali.

Tentunya kegiatan penangkpan BBL untuk tujuan ekspor tidak selamanya diberlakukan, namun perlahan-lahan dikurangi dan pada akhirnya dihentikan total.

Tentunya penghentian ekspor BBL harus sejalan dengan program pengembangan budidaya lobster di tanah air.      

Ketiga, KKP harus mulai menggandeng perguruan tinggi yang memiliki keilmuan dan kemampuan dalam pengembangan budidaya lobster dengan melalukan kolaborasi pengembangan riset dan inovasi bersama berbasis masyarakat.

Kolaborasi tersebut dijalankan dengan melibatkan unsur pemerintah (KKP dan kementerian terkait), akademisi (perguruan tinggi dan bisa dalam bentuk konsorsium perguruan tinggi), pengusaha serta masyarakat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.

Dalam pelaksanaanya KKP dan kementerian terkait sebagai perwakilan pemerintah mengawal dalam bentuk kebijakan sertasumber pendanaan kegiatan kolaborasi riset dan ivonasi yang dikembangkan.

Sedangkan perguruan tinggi fokus mengembangkan teknologi tepat guna seperti, penetasan telur lobster hingga mampu menjadi puerulus (BBL), formulasi pakan lobster yang efisien seperti apa, dan penguatan teknologi pada kegiatan pendederan lobster.

Selanjutnya hasil riset dan inovasi yang dihasilkan ditransfer langsung kemasyarakat melalui kegiatan pendampingan dengan melibatkan mahasiswa.

Sedangkan pengusaha berperan mengembangkan hasil riset tersebut untuk skala usaha yang lebih besar dan memasarkannya.

Tentunya tahapan-tahapan kolaborasi pengembangan riset dan inovasi tersebut akan menghasilkan road map serta intrumen tata kelola lobster Indonesia mulai dari hulu hingga hilir.

Walaupun demikian, kegiatan kolaborasi pengembangan riset dan inovasi sebaiknya tidak berhenti pada satu masa kepemimpinan menteri/presiden saja.

Jika hal tersebut terjadi, ya sama saja pemerintah maupun KKP tidak serius dan hanya ingin memberikan angin surga semata terkait pengelolaan lobster yang mesejahterakan.

Keempat, KKP melaui road map yang telah dirumuskan bersama harus mampu mengajak dan meyakinkan pihak swasta/pengusaha melalui hasil pengembangan riset dan inovasi yang telah dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana budidaya lobster dilokasi yang telah ditunjuk dan dikaji bersama perguruan tinggi.

Pelibatan swasta/pengusaha sangatlah penting terkait hilirisasi produk lobster hasil budidaya yang akan dihasilkan oleh masyarakat di sentra budidaya lobster.

Tentunya pengusaha akan dapat diyakinkan ketika KKP mampu memberikan jaminan iklim usaha yang pasti dengan aturan yang jelas dan tidak selalu berubah.

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap di sentra budidaya lobster yang telah ditentukan oleh KKP melalui kegiatan kolaborasi pengembangan riset dan inovasi pengembangan lobster.

Kelima, untuk memperkuat pengawasan sumberdaya lobster dari kegiatan penyelundupan BBL, langkah yang paling tepat adalah KKP bersama penegak hukum di Indonesia bekerjasama dengan masyarakat di sentra penghasil BBL untuk mengawasai sumber daya benih lobster yang mereka miliki.

Kerjasama yang dilakukan bisa dalam bentuk menyepakati lokasi restocking/atau penangkapan sebagai wilayah terbatas (limited entry) dan harus diperkuat dengan aturan daerah.

Terakhir, penyiapan instrumen pada tingkat daerah. Nelayan, organisasi nelayan, pemda dan penegak hukum merupakan bagian dari instrumen tata kelola lobster.

Artinya mulai dari nelayan dan organisasi nelayan, pemda serta penegak hukum harus mampu membangun sebuah mekanisme yang baik terkait alur infomrasi dan SOP aturan yang ditentukan.

Sehingga dengan demikian implementasi pelaksanaan yang diharapkanmulai dari proses penangkapan/budidaya lobster semuanya hingga masuk ke pembesaran dan penjualan semua tercatat dalam satu sistem yang mudah dan gampang diakses oleh siapa saja.

Sehingga distorsi kebijakan dalam implementasinya tidak terjadi lagi.

Jadi KKP jangan berpandangan semua nelayan bisa menggunakan teknologi atau membuat berita acara, namun sistem (instrumen) yang harus dibangun oleh KKP, sehingga nelayan merasa pemerintah itu benar-benar ada untuk mereka.

Hemat penulis, daripada kembali merubah peraturan yang sudah ada (Permen-KP No.12 Tahun 2020) yang tentunya menimbulkan polemik baru terkait pengelolaan lobster di Indonesia, lebih baik KKP fokus pada agenda yang telah diuraikan di atas. 

Harapannya Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari Vietnam dalam hal pengelolaan dan pengembangan budidaya lobster yang tentu memberikan manfaat besar baik kepada nelayan dan pembudidaya lobstermaupun perekonomian nasional.

Keberhasilan pengelolaan dan budidaya lobster yang berdaya saing dapat diperoleh melalui sebuah proses dan komitmen kuat bukan melalui jalan pintas dengan selalu merubah peraturan yang ada. Semoga.

*Peneliti PKSPL-LPPM IPB UNIVERSITY

Berita Terkait  89 Ribu Benih Lobster Sitaan Dilepasliarkan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *